Pelaksanaan Azas Kontradiktur Delimitasi di Wilayah Kota Jayapura
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21861687Keywords:
Azas Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah, Kota JayapuraAbstract
Penelitian dengan judul “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Sengketa Batas Tanah di Kota Jayapura”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan azas tanah kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kota Jayapura serta jaminan kepastian hukum terhadap tanah adat dalam penerapan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empirik, dimana kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya, yakni bagaimana hukum agrarian dan peraturan pendaftaran tanah itu seyogianya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan azas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kota Jayapura diperhadapkan dengan ketidakjelasan batas-batas tanah adat baik yang dimiliki oleh persekutuan maupun perorangan, serta adanya penyerobotan hak atas tanah dengan menghilangkan patok batas-batas tanah yang sudah ada. Penerapan asas kontradiktur delimitasi yang dimaksudkan untuk meniadakan konflik ataupun sengketa terhadap batas-batas tanah adat yang digantungkan pada batas alamiah, sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura harus cermat dan melakukan penelitian secara komperhensip terhadap bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan secara sporadik.
Downloads
References
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1993.
Abdurrahman. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni. 1983.
Antje M. Ma’mun,. Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah di Kotamadya Bandung. Disertasi. Universitas Padjadjaran. Bandung, 1996.
Bachtiar, Effendi. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Edisi Kedua, Cetakan I. Bandung : Alumni 1993.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan. 1997.
Harjono, Soehardi. Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijaksanaan Pemanfaatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. 1994/1995.
Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2001.
Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.
Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(05), 812-823.
Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(1), 45-59.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(11), 1607-1615.
Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1123-1129.
Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 2(1), 12-23.
Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Ius Publicum, 3(1), 50-70.
Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sella Petrix Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.






