Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Melalui Implementasi Pluralisme Hukum dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura

Abstract

Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Kota Jayapura menghadapi persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, kehidupan sosial, budaya, dan keberlanjutan masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan hukum adat, hukum negara, serta mekanisme perlindungan hak atas tanah ulayat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melalui implementasi pluralisme hukum dalam perlindungan tanah ulayat di Kota Jayapura. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan dialogis melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Materi kegiatan meliputi konsep pluralisme hukum, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, hubungan hukum adat dan hukum negara, regulasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum dan pentingnya perlindungan hak atas tanah ulayat, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi hak, pendampingan hukum, dan penguatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan pluralisme hukum dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah ulayat di Kota Jayapura.