Degradasi Hak Penguasaan Kebendaan dari Bezitter Menjadi Detentor Akibat Penyelundupan Hukum Perjanjian Nominee Hak Milik Atas Tanah

Abstract

Penelitian ini mengkaji degradasi yuridis penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) dari kedudukan bezitter (pemegang yang sah) menjadi sekadar detentor (pemegang belaka) sebagai akibat penyelundupan hukum (fraus legis) melalui perjanjian nominee atas tanah berstatus Hak Milik. Berdasarkan asas nasionalitas dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, sehingga setiap konstruksi yang memberikan penguasaan dan manfaat nyata kepada WNA sementara WNI hanya meminjamkan nama dalam sertifikat, dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penguasaan fisik WNA tidak pernah dapat melahirkan bezit karena unsur animus domini cacat hukum secara mutlak, sehingga WNA kehilangan perlindungan bezitsactie dan tidak dapat mempertahankan diri dari gugatan revindicatie yang diajukan oleh nominee terdaftar berdasarkan Pasal 574 KUHPerdata. Dalam penerapan Pasal 26 ayat (2) UUPA secara ketat, pengadilan bahkan dapat menyatakan tanah tersebut jatuh menjadi dikuasai langsung oleh Negara tanpa pemulihan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar WNA menempuh alternatif yang sah seperti Hak Pakai, serta penguatan pengawasan preventif oleh notaris dan instansi pertanahan terhadap praktik nominee.